Dana Karbon 2025 Melonjak, Cek Endra Desak Tranparansi Pembagian Untuk Daerah Jambi

Sumber Foto: jambilink.id

cakrawalamediajambi.com.-  Pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan Dana karbon nasional mencapai Rp 1 triliun pada tahun 2025.  Angka ini berasal dari hasil perdagangan karbon, skema REDD+, dan berbagai inisiatif lingkungan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, mekanisme pembagian dana ini masih menjadi perdebatan, terutama bagi daerah yang memiliki kontribusi terhadap penyerapan karbon, seperti jambi.

Mantan Gubernur Jambi, Cek Hendra, menyoroti bagaimana pembagian jatah Dana Karbon ke daerah, khususnya Jambi, belum memiliki kejelasan yang transparan.  "Jambi memiliki kawasan hutan yang luas dan berkontribusi signifikan dalam menyerap emisi karbon. Tetapi, bagaimana dana ini dibagi ke daerah-daerah penghasil karbon masih belum jelas. Jangan sampai daerah yang bekerja keras menjaga hutannya justru mendapatkan bagian yang kecil,"  ujar beliau. 

Menurutnya, pemerintah pusat harus memiliki skema yang adil dan mempertimbangkan faktor kontribusi tiap daerah dalam penyerapan karbon.  "kami berharap ada kejelasan dan proporsi yang sesuai, sehingga manfaat dari Dana Karbon ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjaga lingkungan,"  tambah Cek Hendra.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kenterian Lingkungan Hidup (KLHK) masih menyusun mekanisme ditribusi  Dana Karbon. Menteri KLHK menyatakan bahwa alokasi dana akan mempertimbangkan luas kawasan hutan, tingkat deforestasi yang berhasil ditekan, serta program konservasi yang telah dilakukan oleh daerah.

Jambi sendiri memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon karena luasnya hutan tropis yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Dengan adanya Dana Karbon, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah semakin terdorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi deforestasi. 

Meski demikian, desakan untuk transparansi dan keadilan dalam keadilan dan pembagian dana ini semakin menguat. Berbagai pihak di jambi menunggu keputusan pemerintah pusat agar daerah mereka dapatkan manfaat yang sepadan dengan kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim. (Red:Ridho)