Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat Sebut Sebagai Tindakan Perlawanan

cakrawalamediajambi.com,-  Intruksi dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer (AKMIL) Magelang, Jawa Tengah, telah memicu berbagai reaksi.  Intruksi ini dikeluarkan setelah penahanan Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

pengamat politik dari Universitas Paramadina, ahmad Khorul Umam, menilai bahwa intruksi tersebut merupakan bentuk perlawanan politik dari PDIP terhadap pemerintah. Ia menyatakan bahwa tindakan menunda keikutsertaan dalam retret dapat ditafsirkan sebagai respon politik terhadap penahanan Hasto.

Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto raharjo Jati, menyayangkan langkah PDIP yang menunda atau melarang kadernya mengikuti retret. Ia berpendapat bahwa seharusnya partai lebih memprioritaskan kerja di pemerintahan setelah kadernya terpilih sebagai kepala daerah.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Paramadin, Arif Susanto, berpendapat bahwa Megawati memiliki kewenangan untuk memberikan intruksi kepada kadernya. Ia juga menilai bahwa retret tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kehadiran atau ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut tidak memiliki makna berarti dari sisi ketatanegaraan.

Sementara itu, Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya tidak menetahui alasan di balik intruksi Megawati tersebut. Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal PDIP.

Intruksi Megawati ini menunjukan dinamika politik Internal PDIP pasca penahanan Hasto Kristiyanto dan menyoroti hubungan antara partai politik dan pemerintah dalam konteks pemerintahan saat ini. (Red:Ridho)