Danantara Resmi Diluncurkan Prabowo, Kelola Aset Jumbo Senilai Rp14.670 Triliun

cakrawalamediajambi.com,-  Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah dan kekayaan negara baru yang akan mengelola aset senilai lebih dari Rp14.670 triliun (setara dengan 900 miliar dolar AS).

Danantara dibentuk melalui pengesahan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 4 Februari 2025. Pada tahap awal oprasionalnya, Danatara akan mengella tujuh BUMN besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Ketujuh BUMN ini dipilih karena memiliki aset terbesar di antara total 47 BUMN yang ada saat ini.

Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang dibentuk pada era Presiden Joko Widodo, juga akan bergabung dengan Danantara. Dengan demikian, Danantara akan mengonsolidasikan aset-aset pemerintahan yang tersebar di berbagai kementrian agar lebih terintegritas dan efisien.

Investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar AS (sekitar RP326 triliun), yang bersumber dari efisiensi anggaran APBN. Danantara akan fokus pada sektor- sektor stratregis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui proyek-proyek yang didukung oleh Danantara.

Namum, pembentukan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi korupsi dan risiko tata kelola yang buruk, mengingat pengalaman masa lalu Indonesia dalam mengelola aset negara. para pengamat menekankan pentingnya penrapan standar Internasional dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta memastikan bahwa dwan direksi bebas dari konflik kepentingan politik atau pribadi.

Pemerintah berharap bahwa Danantara dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. (Red:Ridho)