Hasilkan Triliunan Rupiah, Batu Bara Koto Boyo Malah Bikin Warga Makin Tersisih

cakrawalamediajambi.com

cakrawalamediajambi.com,-  Bisnis Batu Bara yang berada di Koto Boyo Kabupaten Batanghari semakin merajalela, Triliunan Rupiah uang yang dihasilkan dalam putaran bisnis ini, namun hanya segelintir orang saja yang menikmati. Bahkan warga setempat dirasa makin tersisih karena mersakan dampak lingkungan yang parah dari bisnis ini.

Saat ini  warga Koto Boyo justru dirugikan lebih jauh karena jalan desa dan aset Pemda Batanghari diduga telah digarap demi pembangunan jalan khusus batu bara yang dibiayai pihak swasta. Jalan yang dulu milik desa dan pemda, kini terputus dan "disulap" menjadi jalur pribadi, tanpa ada sosialisasi kepada warga setempat.

Meskipun telah menghasilkan triliunan rupiah per tahun. Namun, rakyat tak merasakan keuntungan apa pun dari bisnis ini. Sebaliknya, mereka hanya kebagian dampak buruk: jalan rusak, polusi udara akibat debu batu bara, sungai tercemar, serta suara bising akibat truk-truk tambang yang melintas setiap hari.

Pembangunan jalan khusus batu bara yang diduga telah menggusur jalan desa dan aset pemda. Jalan setapak desa yang sudah ada sejak 2008 kini terputus akibat pembangunan jalan pribadi ini. Akses warga semakin sulit, terutama untuk menuju sekolah, masjid, dan rumah-rumah penduduk. Jalan milik Pemda Batanghari yang telah ada sejak 1992 juga ikut "diambil" tanpa adanya sosialisasi atau izin resmi dari pemerintah daerah.

"Ada jalan setapak milik desa yang kini terputus akibat pembangunan jalan pribadi tersebut," ungkap seorang tokoh masyarakat Koto Boyo.

Jalan setapak desa itu awalnya menghubungkan area SD setempat ke masjid. Kini, aksesnya terputus. Di sekitar area tersebut juga terdapat rumah Ketua BPD yang baru dibangun setelah jalan batu bara ini dibuka.

Lebih jauh, jalan yang kini dijadikan jalur pribadi itu diduga mengambil jalur jalan pemda yang pernah dibangun dari dana proyek bencana alam tahun 1992.

Dengan adanya  dugaan penyalahgunaan aset desa dan pemda, warga mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Pemerintah daerah harus melakukan audit dan memeriksa keabsahan klaim kepemilikan jalan tersebut. Jika benar aset pemda telah "diambil" oleh pihak swasta tanpa izin resmi, harus ada tindakan hukum. Warga juga meminta agar APH (Aparat Penegak Hukum) melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait proses pembebasan lahan di Koto Boyo. (Red:Ilham)